JAKARTA- Pemerintah telah merevisi aturan mengenai disiplin PNS dari PP 53/2010 menjadi PP 94/2021. Di dalam PP yang terbaru tidak diatur mengenai ketentuan pidana bagi PNS. "Tidak lagi mengatur ketentuan pidana. Sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan," ujar
BerandaKlinikKetenagakerjaanKetika Gaji Karyawan...KetenagakerjaanKetika Gaji Karyawan...KetenagakerjaanKamis, 31 Oktober 2019Saya telah melakukan penggelapan pada perusahaan tempat saya bekerja. Pada prosesnya, saya pun sudah mengembalikan uang tersebut secara utuh. Selama proses pengembalian dana tersebut, gaji saya ditahan. Namun setelah proses pengembalian dana yang saya gelapkan tersebut saya lakukan, gaji saya masih ditahan. Apakah saya bisa menuntut pada perusahaan tersebut agar gaji saya untuk segera dibayarkan kepada saya, mengingat bahwa saya sudah menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban saya untuk membayar kembali dana penggelapan tersebut? Sampai sekarang status kepegawaian saya masih tidak jelas, sudah di-PHK atau masih skorsing, karena saya sudah tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya. Terima yang dilakukan di dalam hubungan kerja dapat dijerat dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran ini juga dapat berakibat pekerja dapat dikenakan denda. Dalam situasi upah pekerja ditahan karena melakukan penggelapan, pekerja sebaiknya meminta gaji tersebut secara baik-baik kepada perusahaan. Pekerja juga sebaiknya mengundurkan diri, sembari meminta kepada perusahaan untuk memberikan surat pengalaman kerja. Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Tindak Pidana Penggelapan Yang Tidak DilaporkanDalam praktik ketenagakerjaan, hal seperti ini sering terjadi. Pekerja ketahuan melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan. Alasannya bisa tindak pidana penggelapan tersebut tidak dilaporkan kepada polisi dengan pertimbangan rekam jejak pekerja sudah lama bekerja, pernah berjasa kepada perusahaan atau pemilik perusahaan, dan alasan-alasan tindak pidana penggelapan dalam dunia ketenagakerjaan adalah perbuatan yang tabu karena telah mengingkari hubungan baik antara perusahaan dengan pekerja. Pekerja telah mendapatkan haknya dalam bentuk upah sehingga sangat tercela jika masih menggelapkan uang perusahaan untuk keperluan dalam filosofi ketenagakerjaan, kejujuran mutlak harus tercipta antara perusahaan dengan pekerja. Penggelapan adalah pengkhianatan terhadap harmonisasi hubungan kerja dan tidak bisa diterima dengan alasan kasus ini si pekerja bernasib baik dan tentu sangat diuntungkan. Jika perusahaan melapor kepada polisi, Anda diancam dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyiPenggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal hal. 259, hal ini biasa dinamakan “penggelapan dengan pemberatan”. Pemberatan-pemberatan itu adalahterdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya persoonlijke dienstbetrekking;terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya beroep;karena mendapat upah uang bukan upah yang berupa barang.Bisa dibayangkan, akibat hukum yang akan diderita oleh pekerja jika perusahaan melaporkannya kepada polisi. Badan menderita karena terkungkung di penjara, nama baik hancur, dan akan sulit bekerja di manapun setelah keluar dari yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan yang DitahanSebagai gantinya, perusahaan meminta si pekerja untuk mengembalikan uang yang digelapkan dan selanjutnya meminta si pekerja untuk mengundurkan diri agar si pekerja tidak kehilangan muka di kalangan keluarganya. Hal ini bertujuan agar si pekerja bisa diterima bekerja di tempat lain tanpa ada kecacatan dalam pengalaman atau upah sendiri memang merupakan hak pekerja yang tidak bisa ditahan oleh perusahaan. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “UU Ketenagakerjaan” mengatur bahwaSetiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[1]Namun Anda sendiri sebenarnya sudah sangat diuntungkan oleh kebaikan perusahaan Anda. Mengenai gaji yang belum dibayar, silakan Anda memintanya dengan baik-baik kepada perusahaan, sepanjang bisa membuktikan bahwa pada kurun tersebut Anda masih Pekerjaan Pelaku PenggelapanMengenai status pekerjaan, walau belum ada surat pemutusan hubungan kerja “PHK” atau skorsing, Anda kami sarankan untuk mengundurkan diri sebagai pekerja. Anda dapat meminta kepada perusahaan memberikan surat pengalaman kerja agar Anda bisa melamar pekerjaan di tempat lain tanpa perkara seperti ini, referensi atau pengalaman kerja, jauh lebih bermanfaat bagi Anda karena memberikan peluang bagi Anda untuk bisa bekerja di tempat lain tanpa ada masalah. Dalam hal ini perusahaan telah menutupi kesalahan Anda selama bekerja. Hal ini lebih baik daripada Anda hanya menuntut pembayaran upah dan status Anda sebagai pekerja yang belum jawaban kami, semoga HukumReferensiR. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal. Bogor Politeia, 1994.[1] Pasal 95 ayat 2 UU KetenagakerjaanTags
Tindakpidana pencurian dapat menjadi tindak pidana terkombinasi dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan terkait Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP. misalnya benda ditahan dengan paksa dan masuk karantina, benda yang dilarang oleh UU untuk masuk ke dalam NKRI, benda yang tidak boleh dimiliki penduduk NKRI.
Washington - Donald Trump tampil di muka publik untuk kali pertamanya pada Sabtu 10/6/2023, setelah resmi didakwa dalam kasus kesalahan penanganan dokumen file rahasia negara. Dia berpidato di konvensi Partai Republik di Columbus, Georgia, Amerika Serikat AS, mengecam Kementerian Kehakiman AS DoJ, FBI, dan pemerintahan Joe Biden, mengklaim bahwa dakwaan terhadap dirinya sebagai "parodi keadilan". "Kita harus menentang... kiri radikal Demokrat, jaksa partisan mereka yang melanggar hukum... Setiap kali saya terbang di atas negara bagian biru basis Demokrat, saya mendapat panggilan pengadilan," ungkap Trump seperti dilansir The Guardian, Minggu 11/6/2023, yang dinilai berusaha menjembatani kasus hukum yang dihadapinya dengan janji kampanyenya. Wali Kota Miami Nyapres, Persaingan Capres AS Pro Kripto Bertambah VIDEO Jelang Dakwaan Kriminal Kedua, Trump Kampanye untuk Pemilu 2024 Usai Jalani Sidang, Donald Trump Traktir Pendukungnya di Restoran Kuba "Saya telah mempertaruhkan segalanya dan saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah ditahan. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang untuk Anda." Dalam serangannya terhadap DoJ dan FBI, Trump mengatakan, "Sekarang kaum Marxis sekali lagi menggunakan DoJ dan FBI yang sama korupnya, serta jaksa agung dan jaksa wilayah setempat untuk ikut campur... Mereka kembali curang... Mereka korup. Mereka harus dikalahkan. Anda harus mengalahkan mereka." Trump menuduh pemerintahan Biden menunggangi DoJ, menyebut dakwaan terbaru terhadapnya konyol dan tidak berdasar serta merupakan penyalahgunaan kekuasaan paling mengerikan dalam sejarah AS. Satu-satunya hal baik tentang dakwaan terbaru, ungkap Trump, adalah meningkatkan dukungan publik terhadap dirinya dalam Pilpres AS 2024. Presiden ke-45 itu tidak lupa merujuk ke kasus hukum serupa yang menjerat Biden, di mana sejumlah dokumen rahasia negara ditemukan di bekas kantor dan rumah Biden. "Tidak ada yang terjadi pada Crooked Joe Biden dengan semua itu... Dia menyimpan begitu banyak dokumen rahasia. Ini adalah sarang orang sakit yang perlu segera dibersihkan," ungkap Trump, yang disambut sorakan pendukungnya. Trump juga mengungkit kasus dokumen rahasia negara yang melibatkan mantan wakilnya, Mike Pence. Sejumlah file rahasia ditemukan di rumah Pence di Indiana. "Mereka menyelidiki Mike Pence. Dia menyimpan dokumen rahasia, tidak ada masalah," ujar suami Melania Trump tersebut. Biden dan Pence dilaporkan segera menyerahkan file rahasia negara setelah dokumen-dokumen itu ditemukan dan mengizinkan penggeledahan di properti mereka. Sementara Trump dituduh dengan sengaja menyembunyikannya.
Secaraspesifik, ketentuan ini termuat dalam Pasal 53 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021. Disebutkan bahwa dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka pengusaha tidak wajib membayar upah. Kendati demikian, pengusaha wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya.
Demikianjuga dengan Pasal 130 hingga Pasal 148 yang tidak diadopsi. "Itu berdampak pada tingginya jumlah pelaku kejahatan narkotika yang tidak bisa ditangkap, diadili, dan dihukum," tegasnya. Di samping itu, perumusan tindak pidana psikotropika di dalam Pasal 526 hingga 534 dalam RUU KUHP juga berbeda dengan UU Psikotropika.
TersangkaTindak Pidana Terorisme dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan karena penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi 5Aristo Pangaribuan et.al, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan Kedua, Rajawali Pers,
c ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pasal 277 ayat 4 PP 11/2017 "PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS." Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penahanan oleh pihak yang berwenang terhadap PNS yang menjadi tersangka tindak pidana menjadi syarat yang harus
EXZVj. cp7eoe6tby.pages.dev/282cp7eoe6tby.pages.dev/258cp7eoe6tby.pages.dev/581cp7eoe6tby.pages.dev/135cp7eoe6tby.pages.dev/295cp7eoe6tby.pages.dev/48cp7eoe6tby.pages.dev/299cp7eoe6tby.pages.dev/118
tindak pidana yang tidak bisa ditahan